Anggota Komisi X DPR Nuroji menegaskan, perlu adanya kebijakan khusus dalam memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, khususnya bangunan sekolah rusak, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Pasalnya, dari 1,8 juta ruang kelas di sekolah negeri dan swasta, hanya 460-an ribu yang termasuk dalam kondisi baik dan layak.

Demikian dikatakannya di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum antara Panja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah dengan sejumlah Kepala Sekolah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/01/2017).

“Mungkin perlu ada kebijakan khusus untuk menyelesaikan sekolah-sekolah yang rusak itu. Pemerintah harus membuat kebijakan, apakah melibatkan kemampuan daerah dan pusat. Kami ingin mendalami permasalahan ini,” kata Nuroji.

Politisi F-Gerindra menyesalkan, permasalahan sekolah ini tak kunjung selesai. Padahal Pemerintahan maupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah berganti-ganti. Apalagi, APBN juga terus meningkat, yang tentu sejalan dengan besaran anggaran yang mencapai 20 persen APBN.

“Menurut saya, ada masalah lain selain anggaran dari pusat. Peran daerah juga dibutuhkan sesuai anggaran pemerintahan daerah. Karena Kepala Daerah punya peran dalam peningkatan pendidikan, dan memberikan andil dalam sarana dan prasarana sekolah,” analisa Nuroji.

Jika Kepala Daerah kurang peduli dengan bidang pendidikan, lanjut Nuroji, hal ini tentu berdampak pada kondisi pendidikan daerah itu. Ironisnya, Pemda hanya mengandalkan bantuan dari pusat. Padahal, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional juga mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.

“Kalau menyerahkan sebagian ke Pemda, belum tentu mampu juga. Karena ada yang tidak mampu, ada yang tidak mau. Kalau yang tidak mampu, mungkin karena APBD-nya kecil,” nilai Nuroji.

Dengan melihat kondisi berbagai gedung sekolah yang belum layak, bahkan masih ada sekolah-sekolah yang kekurangan ruang kelas, ia pun pesimis juga Pemerintah tetap melaksanakan kebijakan Full Day School (FDS) atau sekolah sehari penuh. Menurutnya, kebijakan itu tak bisa dilaksanakan di seluruh Tanah Air.

“Jangankan buat FDS, untuk sehari-hari aja masih kekurangan. Bagaimana menampung seharian, kalau ruang kelas masih dipakai buat bergantian. Kebijakan itu tidak bisa diterapkan secara nasional. Hanya sekolah yang mampu yang bisa menjalankan kebijakan itu,” tutup politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sebelumnya, Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Tangerang Selatan, Roni Yunardi mengatakan saat ini sekolah yang dipimpinnya saat ini membutuhkan 18 ruang kelas baru, agar semua bisa masuk pagi. Pasalnya, dengan jumlah 1.108 siswa, saat ini kegiatan belajar mengajar terbagi menjadi dua sesi, pagi dan siang.

Roni menambahkan, sekolahnya pun masih bermasalah di sisi lahan, karena belum mempunyai sertifikat. Namun, walaupun minim sarana dan prasarana, pihaknya berkomitmen untuk menjalankan kegiatan belajar dan mengajar semaksimal mungkin di sekolah yang berdiri tahun 2007 itu.

“Kami tidak masalah sarana prasarana kurang, karena kami berkomitmen untuk tetap menjalankan proses pendidikan. Tapi memang kenyamanan dan keamanan kurang. Kami usahakan dengan berbagai cara. Hal itu tidak membuat kami patah arang,” tegas Roni, yang mengatakan bahwa terhadap hal ini Pemerintah Daerah tidak menutup mata, namun memang anggaran belum diterima sekolah.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 15 Klender Baru, Esti Purwati mengatakan, pada 2013 atap sekolahnya mengalami roboh. Baru kemudian dibangun lagi pada tahun 2016, dan belum lama ini pembangunan telah selesai. Selama pembangunan, anak didiknya menumpang belajar di SD Negeri 14 Klender.

“Kami berharap, sarana dan prasarasa dilengkapi. Karena saat ini yang tersisa hanya sarana dan prasarana dari gedung sekolah yang lama,” jelas Esti, sembari menjelaskan saat ini telah ada 21 ruang kelas, dengan total 282 siswa.

Dan yang yang terakhir Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang mengeluhkan belum adanya alat-alat laboratorium. Padahal ruang laboratorium sudah tersedia. (sf/nt), foto : kresno/hr.